Swasembada pangan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan nasional.


Dengan memastikan ketersediaan pangan secara mandiri, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor, sehingga ekonomi lokal dapat berkembang lebih baik.


Untuk mendukung program swasembada pangan nasional, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersinergi untuk membangun kawasan pertanian modern yang terintegrasi.


Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan masyarakat di wilayah transmigrasi.


Fokus Pengembangan Kawasan Berbasis Pertanian Modern

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan, pendekatan yang digunakan bersifat holistik, selaras dengan pembangunan lumbung pangan di wilayah strategis seperti Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.


Kawasan pertanian ini akan dikelola dengan tenaga kerja yang disiapkan melalui program transmigrasi oleh Kementrans.


“Kita siapkan kawasan pertanian modern sehingga pendapatan dari hasil pertanian bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan, seperti yang sudah dirasakan petani di Merauke dan Aceh. Dengan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat,” ujar Mentan Amran pada pertemuan di Kantor Pusat Kementan, Senin (16/12/2024).


Lahan yang akan dikelola mencapai 3 juta hektare, dengan fokus utama pada padi sebagai komoditas utama. Selain itu, hortikultura dan perkebunan juga menjadi bagian penting dari pengembangan kawasan ini.


Kesiapan Tenaga Kerja dan Infrastruktur

Kementrans menargetkan 100.000 tenaga kerja dalam lima tahun ke depan untuk ditempatkan di lima wilayah strategis, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Papua. Untuk wilayah Papua, transmigrasi akan dilakukan secara lokal, yakni memindahkan penduduk antarwilayah di Papua.


“Kolaborasi ini bertujuan mendekatkan tenaga kerja dengan lahan pekerjaannya. Fokus kami tidak hanya pada peningkatan ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman.


Kementrans juga akan menyediakan fasilitas pendukung, termasuk perumahan untuk para pekerja. Dengan sinergi ini, pemerintah berharap mampu menciptakan kawasan berbasis pertanian modern yang dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat transmigrasi.


Sebagai langkah awal, Kementan dan Kementrans akan membentuk kelompok kerja (working group) pada Januari 2025. Kelompok ini akan bertugas merancang implementasi program secara efektif dan efisien.


Kolaborasi ini juga merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan.


“Kementan adalah mitra strategis kami dalam mendukung visi Presiden terkait swasembada pangan. Dengan lahan dan tenaga kerja yang disiapkan, target ini dapat dicapai lebih cepat,” tambah Mentrans Iftitah.


Optimisme Menuju Swasembada Pangan

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam mengatasi tantangan pangan nasional.


Melalui pengelolaan modern, dukungan tenaga kerja, dan infrastruktur yang memadai, kawasan ini diharapkan mampu menjadi model pengembangan pertanian masa depan.


Kawasan pertanian yang terintegrasi ini tidak hanya mendukung produksi pangan nasional tetapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah transmigrasi.